MINERGI.COM – Kementerian Keuangan meminta PT Geo Dipa Energi untuk menggencarkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumur-sumur panas bumi.
Guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi panas bumi di Tanah Air.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hal itu saat peringatan ulang tahun PT Geo Dipa Energi (Persero) di Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (7/7/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wamenkeu juga meluncurkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) Sinergi Penyelamatan DAS Serayu
Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Geologi-Kementerian ESDM (Desember 2020), total potensi energi panas bumi Indonesia diperkirakan mencapai 23,7 GW atau setara 40 persen cadangan panas bumi dunia.
Hanya saja pemanfaatan panas bumi di Indonesia hingga kini baru mencapai 2,4 GW atau 10,19 persen dari potensinya.
Baca Juga:
Geo Dipa Merupakan Special Mission Vehicle
“Geo Dipa ini sebagai special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan secara khusus mendapatkan penugasan.”
“Untuk melakukan eksplorasi dan mengoperasikan pembangkitan listrik yang berasal dari panas bumi,” kata Suahasil Nazara
Suahasil mengatakan, panas bumi atau geotermal merupakan energi terbarukan yang sangat ramah lingkungan
Karena tidak mengeluarkan emisi karbon yang besar sebagaimana pembangkit berbasis bakar minyak dan batu bara.
Baca Juga:
Selain untuk memasok energi listrik, panas bumi juga disebut sebagai bisnis masa depan karena bisa mengurangi emisi karbon.
Saat ini, Geo Dipa mengoperasikan dua Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yakni WKP Dieng dan WKP Patuha yang masing-masing berkapasitas 55 megawatt (MW).
Kemenkeu Dorong Geo Dipa Lakukan Ekspansi
“Kami mendorong agar Geo Dipa melakukan ekspansi karena kita punya banyak sumber daya panas bumi,” kata Suahasil.
Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu juga mengingatkan agar Geo Dipa ikut berperan dalam ekosistem bisnis karbon yang akan menjadi bisnis unggulan di masa depan.
“Dengan panas bumi kita bisa mengurangi emisi lebih banyak daripada menggunakan fosil fuel sehingga kita sekaligus meninggalkan jejak karbon (carbon footprint). Karbon adalah masa depan,” ujar Suahasil.
Menurut Wamenkeu, pengembangan energi yang mengarah pada berkelanjutan, menjadikan pengelolaan sumber daya alam pun mengalami perubahan.
“Kalau 50 tahun lalu pemegang konsesi hutan boleh menebang kayu untuk dieksploitasi.”
“Sementara sekarang, pemilik konsesi hutan justru harus memeliharanya, lalu kemudian bisa dihitung jumlah karbonnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, Suahasil menegaskan sumber daya alam yang dimiliki termasuk hutan dan panas bumi harus dimanfaatkan untuk menghemat emisi karbon karena akan jadi bisnis masa depan.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Pangannews.com dan Infoekbis.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Hallopresiden.com dan Bogorterkini.com
Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.
